Kebijakan The Fed dan Perlambatan Ekonomi Indonesia 2015

Issue ekonomi akhir-akhir ini banyak membahas tentang pelemahan nilai Rupiah terhadap dollar. Nilai tukar dollar terhadap rupiah mengalami pelemahan yang cukup drastis hingga menyentuh level Rp 14.095/dollar dan sangat jauh nilainya pada tahun 2013 yang hanya bernilai Rp 9.085/dollar. Jika kita melihat beberapa tahun belakangan ini dollar memiliki nilai yang kuat terhadap mata uang lain, hal ini disebabkan karena The Fed melakukan aksi penarikan dollar dari Stimulus yang dilakukan pada tahun 2009 untuk pemulihan pasar perumahan AS. Karena dianggap sudah tidak membutuhkan stimulus dari The Fed untuk pertumbuhan ekonomi AS, maka secara berangsur-angsur supply dollar ditarik kembali oleh The Fed. Lalu, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana bisa pengaruh kebijakan The Fed ini mempengaruhi perlambatan ekonomi dunia bahkan Indonesia? Dalam teori Supply and Demand, bila Supply menurun akan meningkatkan harga dari komoditas itu sendiri, tak terkecuali dollar. Sebagai contoh sederhana dalam teori Keynes, bila The Fed melakukan penarikan jumlah dollar di dunia, maka nilai tukar mata uang lain terhadap dollar akan lebih rendah (Nilai dollar naik) dan hal ini akan meningkatkan suku bunga dunia. Seperti diketahui, bahwa para spekulan menginginkan jumlah suku bunga tinggi untuk memperoleh keuntungan dari pasar uang atau modal. Sehingga, terjadilah capital outflow (Arus dollar untuk investasi keluar dari suatu negara) ke negara yang memiliki suku bunga lebih tinggi dari suku bunga dunia. Hal ini menyebabkan negara yang menerapkan suku bunga lebih rendah dari suku bunga dunia akan kehilangan investasi di pasar modal negara mereka dan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga impikasinya adalah pelemahan rupiah terhadap dollar akan mengakibatkan harga barang impor menjadi mahal. Logika sederhana saja, sebuah tas Louis Vintage impor yang harganya 2 dollar pada bulan Januari akan lebih mahal harganya pada bulan September ini dengan harga yang sama sebesar 2 dollar karena nilai rupiah yang melemah. Beruntung, Indonesia saat ini mengalami neraca perdagangan yang positif karena nilai impor (terutama impor bahan pokok) yang diturunkan dengan nilai ekspor yang tetap, sehingga harga kebutuhan pokok di Indonesia tidak mengalami kenaikan yang terlalu signifikan.

Beralih ke kondisi pasar modal saat ini, sentimen Investor yang terlalu berlebihan terhadap suku acuan bunga terhadap dollar yang akan ditetapkan bulan September ini oleh The Fed, akan menyebabkan capital outflow ke luar negeri. Hal ini mengakibatkan para investor berspekulasi untuk menarik uangnya di pasar modal karena supply dollar yang turun karena peningkatan suku bunga. Tidak mengherankan bila banyak perusahaan yang gulung tikar karena tidak ada modal sebab sedikitnya investasi yang masuk ke pasar modal Indonesia.

Setelah melihat analisis diatas, dapat dirangkum bahwa Kebijakan The Fed dalam tanda kutip “Memborong” dollar dari pasar berdampak pada dua hal, yaitu daya beli masyarakat yang menurun terhadap barang impor, dan turunnya investasi ke Indonesia melalui pasar modal. Jika dianalisis menggunakan teori Keynes, pendapatan Nasional suatu negara akan turun bila laju investasi dan Ekspor bersih sebagai instrumen pendapatan nasional mengalami penurunan. Sudah tentu bila pendapatan nasional menurun akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan krisis pada tahun ’98 karena nilai Inflasi yang masih terjaga pada margin level 7.18% (Consumer Price Index Bank Indonesia) dengan target inflasi 4±1%. Hal inilah yang membuat perekonomian Indonesia masih cukup stabil dibanding tahun ’98 meskipun nantinya diprediksi akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Note : Beberapa Pembaca mungkin akan memprotes tulisan ini karena terlalu menyederhanakan aspek dalam penjelasan mengenai pelemahan rupiah. Pertama, tidak ada penjelasan mengenai Exchange rate overshooting. Berikutnya, tidak ada penjelasan menganai pelemahan nilai tukar sebagai self-fulfilling prophecy, yang merupakan corollary dari herd behavior para investor yang bersentimen negative terhadap pasar. Penulis hanya ingin menyederhanakan artikel ini untuk para pembaca awam yang tidak memiliki latar belakang ekonomi, sehingga harapannya dapat dimengerti dengan mudah untuk mengetahui kondisi perekonomian saat ini.

Santri Mbah Kakung

Ilmu Ekonomi FEM IPB

POTENSI ZAKAT NASIONAL MENUTUP DEFISIT APBN INDONESIA

Defisit anggaran dalam APBN dan pengaruhnya terhadap hutang luar negeri.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan neraca pembayaran atas seluruh faktor pembangunan nasional di dalam maupun luar negeri. APBN Indonesia terdiri dari beberapa sumber dana masukan yaitu pajak, penghasilan negara sektor agraris, penghasilan negara sektor migas, penghasilan negara sektor industri dan hutang luar negeri. Bentuk ideal perekonomian sebuah negara bahwa APBN dapat membiayai seluruh faktor pembangunan nasional yang berasal dari sumber dana non hutang. Namun, pada kenyataannya APBN Indonesia selalu mengalami peningkatan defisit anggaran dari tahun ke tahun. Data Kementerian Keuangan (2013) menunjukan bahwa APBN Indonesia tahun 2013 mengalami defisit anggaran sebesar 153,3 triliun rupiah, dan pada tahun 2014 diproyeksikan APBN Indonesia mengalami defisit anggaran sebesar 156,3 triliun rupiah. Untuk menutup defisit tersebut maka pemerintah Indonesia meningkatkan penjualan Surat HutangNegara (SUN) ke luar negeri, sehingga dengan hal ini pemerintah dapat menutup defisit anggaran dalam APBN dari tahun ke tahun.

Meningkatnya penjualan SUN oleh pemerintah Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah hutang luar negeri yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Statistik hutang luar negeri Indonesia per Januari-Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesiamenunjukkan bahwa hutang luar negeri Indonesia meningkat sebesar 7% pada tahun 2012-2013 dengan jumlah nominal sebesar 140,5 miliar dollar. Nominal ini akan terus bertambah dengan bunga yang harus dibayarkan pemerintah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 Bank Indonesia memproyeksikan bahwa hutang luar negeri Indonesia akan meningkat sebesar 5% dengan perkiran jumlah nominal sebesar 147,75 miliar dollar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar untuk dikembalikan. Kementerian Koordinator Perekonomian (2013) menyatakan bahwa Indonesia hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2.5% sehingga, ahli ekonomi memperkirakan Indonesia tidak mampu membayar hutang luar negeri dan hanya mampu membayar bunga dari hutang tersebut tahun ini.

Potensi zakat nasional sebagai solusi menutup defisit APBN Indonesia.

Zakat secara etimologi (lughat) memiliki beberapa makna, diantaranya adalah suci, sedangkan menurut syar’i zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syari’ah terhadap harta golongan orang mampu secara finansial (muzakki) dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah;267 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat yang dibicarakan dalam hal ini adalah zakat maal, yaitu zakat terhadap harta yang sudah mencapai nisabnya dan harus dikeluarkan setiap tahun minimal 2.5% dari total harta yang dimiliki. Hikmah zakat dalam analisis makro ekonomi yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan yang ada pada masyarakat sehingga mengurangi kesenjangan sosial meningkatkan konsumsi dan investasi negara secara agrerat yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan penduduk muslim, yaitu sekitar 85% dari jumlah total penduduk Indonesia. Hal ini merupakan potensi yang besar sebagai pemasukan negara melalui zakat untuk menutupi defisit APBN.

Dana zakat di Indonesia bersumber dari beberapa pihak, yaitu rumah tangga, sektor industri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budan Usaha Milik Swasta (BUMS) serta gaji pegawai negeri dan gaji pegawai swasta. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tahun 2011 bahwa potensi zakat nasional dari seluruh sektor keuangan dan pribadi yang ada di Indonesia yaitu sekitar 217 triliun rupiah dengan potensi loses margin dari potensi tersebut sebesar 5%. Hal ini merupakan potensi yang besar apabila pemerintah Indonesia dapat mengelola dalam baik dan mengumpulkan dana zakat dari penduduk Indonesia dengan efisien. Jika diasumsikan hutang luar negeri Indonesia sama dengan hutang tahun 2013 sebagai tahun dasar yaitu sekitar 153,5 triliun rupiah, dan potensi zakat diasumsikan pula sebesar 217 triliun rupiah maka keuangan APBN Indonesia akan mengalami surplus sekitar 53,5 triliun rupiah. Selain itu, surplus tersebut pula dapt digunakan untuk mencicil hutang luar negeri Indonesia yang besar. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat nasional sebagai kebutuhan pemasukan APBN Indonesia tahun-tahun berikutnya.

Peranan Baznas sebagai lembaga pengelola zakat serta masalah dan solusi dalam merealisasikan potensi zakat nasional.

Baznas merupakan lembaga nasional yang menghimpun dan mengorganisir dana zakat dari masyarakat. Realita yang terjadi di Indonesia saat ini adalah Baznas menyalurkan dana masih lebih banyak porsinya terhadap pembiyaan sektor riil secara langsung dibanding menyumbang pemasukan negara dalam APBN. Hal ini terjadi karena penyerapan zakat dari masyarakat oleh Baznas masih terlalu kecil, yaitu hanya sekitar 1% dari potensi zakat nasional yang telah dihitung, yaitu hanya 1.7 triliun rupiah dari potensi zakat nasional yang mencapai 217 triiliun rupiah.

Rendahnya penyerapan zakat nasional terjadi karena beberapa hal, menurut survey yang dilakukan oleh Baznas menyebutkan bahwa ada tiga faktor penyebab penyerapan zakat nasional masih belum optimal, yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat nasional, kurang transparansi alokasi pengelolaan zakat oleh lembaga zakat, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat dari zakat yang terorganisir secara nasional. Baznas (2013) mengungkapkan bahwa faktor utama penyerapan zakat nasional menjadi tidak efisien karena setiap wilayah memiliki lembaga zakat independen yang umumnya terdapat di ta’mir masjid dan menyalurkannya kepada masyarakat sekitar pula, sehingga tidak ada pemasukan zakat tersebut terhadap APBN Maka dari itu, Baznas melaksanakan lima strategi dalam meningkatkan zakat nasional yaitu sosialisasi, edukasi, regulasi, kordinasi dan sinergi dalam optimalisasi zakat. kelima program itu telah memulai dampak yakni kajian zakat yang mulai dijadikan studi pendidikan di berbagai perguruan tinggi. Baznas melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk hal transparansi alokasi zakat yang terhimpun, lalu edukasi tentang peranan dan kewajiban porsi zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki masyarakat. Selain itu, adanya regulasi ajakan berzakat di Baznas diatur dalam UU no.23 tahun 2011 menjadi acuan dasar Baznas dalam menyerap potensi zakat nasional. Kordinasi terhadap pemerintah daerah dan masjid-masjid di Indonesia yang umumnya menjadi tempat berzakat masyarakat menjadi penting dilakukan oleh Baznas. Sehingga harapannya Baznas dapat menyerap potensi zakat nasional secara optimal dan sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam menutup defisit anggaran dalam APBN Indonesia.

Daftar Pustaka

Huda, Nurul. Dkk. 2009. Ekonomi Makro Islam ; pendekatan teoretis. Jakarta. Kencana Premada Media Group

Yusanto, M. Ismail. 2009. Pengantar Ekonomi Islam. Bogor. Al-Azhar Press.

[Kemenkeu]. 2013. Infografis APBN-P 2013. www.kemenkeu.go.id (terhubung berkala). http://www.kemenkeu.go.id/Page/infografis-apbn-p-2013 (15 September 2014)

[Republika]. 2013. Potensi zakat Rp. 217 T terserap satu persen. www. republika. co.id (terhubung berkala). http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ syariah-ekonomi/13/04/29/mm039y-potensi-zakat-rp-217-triliun-terserap-satu-persen (15 September 2014)

Latar Belakang Capres dan Arah Kebijakan Ekonomi 2014-2019

171637_86571_Jokowi_jk_prabowo_hatta

Pemilihan Presiden (Pilpres) merupakan momentum bagi masyarakat Indonesia memilih presiden untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera sekali dalam lima tahun. Sehingga, peranan masyarakat Indonesia dalam memilih Presiden merupakan sebuah hal yang penting mengingat pilihan masyarakat Indonesia menentukan arah kebijakan di segala aspek khususnya kebijakan ekonomi dalam lima tahun kedepan. Pilpres tahun 2014 hanya terseleksi dua calon Presiden (capres) yang memperebutkan kursi tertinggi eksekutif, yaitu Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Adanya dua calon presiden tahun 2014 menimbulkan ekspektasi dari pengamat politik bahwa Pilpres tahun 2014 ini hanya akan dilaksanakan sekali putaran. Hal ini akan menghemat anggaran yang dikeluarkan Pemerintah untuk melaksanakan Pilpres, tetapi dibalik itu semua masyarakat menghadapi pilihan yang dilematis dalam memilih presiden. Banyaknya black campaign secara terselubung di media sosial serta penilaian subyektif banyak pihak yang tidak disertai fakta aktual menambah kegalauan masyarakat dalam memilih. Maka dari itu, analisis penilaian secara obyektif terhadap masing-masing capres merupakan hal yang mutlak dilakukan sebagai pertimbangan dalam memilih presiden lima tahun ke depan, terutama prediksi kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh para capres. Analisis prediksi kebijakan ekonomi merupakan hal yang paling tendensius menurut para pakar ekonomi politik untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia.

Latar belakang kepentingan politik dan kompetensi masing-masing capres-cawapres terhadap kebijakan ekonomi secara makro maupun mikro akan mempengaruhi kebijakan yang akan dieksekusi. Para capres tersebut apabila dianalisa secara latar belakang politik, mereka memiliki kepentingan yang berbeda dan masing-masing bertolak belakang terhadap prediksi kebijakan yang akan dieksekusi. Jokowi-Hatta merupakan pasangan capres-cawapres yang diusung dari PDIP, Hanura, PKB dan Nasdem dengan PDIP sebagai leader of alliance yang akan banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis kedepannya. Megawati Soekarnoputri sebagai top leader PDIPterkenal di kalangan pelaku bisnis dan para akademisi dengan kedekatannya terhadap para investor asing. Prediksi kebijakan ekonomi secara makro yang akan dilakukan oleh Jokowi–Jusuf Kalla akan lebih banyak menyerahkan aset-aset dan kekayaan sumberdaya alam Indonesia terhadap Investor asing. Hal ini akan berdampak pada para pengusaha local yang semakin terhimpit untuk bersaing dengan para investor asing. Para pengamat politik berpendapat bahwa Jokowi merupakan alat kekuasaan dari Mega untuk menentukan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan kepentingan Mega dan para koleganya, baik secara politik maupun ekonomi. Tetapi, dampak positif yang dihasilkan apabila banyak investor asing yang masuk yaitu pengangguran dapat ditekan, karena Agregate Expenditure secara makro akan meningkat seiring meningkatnya investasi yang masuk. Selain itu, Jusuf Kalla dengan pengalamannya sebagai wakil presiden banyak membuat kebijakan-kebijakan strategis yang mempengaruhi stabilitas ekonomi ketika dia menjabat, ini merupakan nilai positif bagi pasangan tersebut sebagai pertimbangan untuk masyarakat.

Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta Radjasa merupakan pasangan yang diusung dari Gerindra, PKS, PPP, PAN, Golkar dan PBB merupakan koalisi partai besar dengan Gerindra sebagai top alliance. Prabowo Subianto selain menjabat ketua umum partai Gerindra beliau juga merupakan ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dengan latar belakang yang dekat dengan para petani dan pengusaha lokal maka melalui visi-misi yang dibuat, Prabowo akan memiliki kebijakan untuk menasionalisasi perusahaan asing serta memberikan bantuan dana secara langsung untuk permodalan para pengusaha lokal dan petani. Hal inilah ancaman para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, selain itu impact dari turunnya investasi akan menaikkan pengangguran secara langsung. Tetapi, dengan adanya nasionalisasi perusahaan asing akan meningkatkan gairah pengusaha lokal untuk berkembang dan mampu bersaing untuk kemandirian usaha. Diperlukan waktu yang cukup panjang untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia jika kebijakan itu dilaksanakan. Selain itu, adaya Hatta Radjasa yang berpengalaman menjadi seorang Menteri Koordinator Perekonomian di era Kabinet SBY Jilid II merupakan nilai plus bagi duet pasangan Prabowo-Hatta mewujudkan perekonomian yang lebih baik. Harapan dari analisa oleh pakar Ekonomi Politik dapat menjadi pertimbangan oleh masyarakat luas dalam menentukan pilihan figure mana yang cocok untuk menduduki kursi eksekutif tersebut. Semoga dengan adanya analisa tersebut masyarakat tidak semakin menghadapi pilhan yang dilematis, masyarakatlah yang menentukan ingin seperti apa kondisi Perekonomian Indonesia lima tahun kedepan.

Mohamad Mulya Tarmizi

Semester 2 Program S1 Ilmu Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor (IPB)

LSM dan Negara serta model dari bentuk LSM

Pertama, penting untuk menawarkan sejumlah justifkasi prima facie guna menunjukkan bahwa LSM memang memiliki signifkasi politik. Selama ini, hampir semua LSM cenderung mengadopsi profil yang menekankan karakter non-politik. Arief Budiman mencatat bahwa “LSM telah menjadi saluran absah bagi partisipasi sosial dan politik yang sebelumnya telah dibendung oleh pemerintah”. Pernyataan ini benar di permukaan, walaupun di masyarakat maupun kita akan mudah menjumpai kelompok-kelompok yang bertindak dengan basis ide-ide yang sangat kabur dan terakulturasi secara parsial namun terbukti memiliki dampak politik. LSM, pada khususnya, akan cenderung menyukai “aksi” dibanding “teori”. Dampak aktivitas-aktivitas LSM terhadap perimbangan kekuatan keseluruhan antara kelompok-kelompok sosial, ekonomi serta pemerintah Indonesia dan badan yang terkait dengannya sangat krusial dalam menentukan signifikasi politik mereka. Penamaan “politik” disini, tentu tidak harus diberikan hanya pada aktivitas yang dirancang untuk berkonfrontasi dengan struktur politik atau memperoleh tempat dalam kekuasaan pemerintah.

Retorika LSM sebagai gerakan ‘non-politis’ bias menjadi membingungkan sebagaimana banyak peran mereka yang dipaparkan di atas memiliki signifikansi politik yang nyata. Lembaga Pengawasan Swadaya Masyarakat (LPSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) digantikan dengan istilah Non Governmental Organization (NGO). Diargumentasikan bahwa NGO dapat secara mudah ditafsirkan sebagai ‘anti-pemerintah’. Sebaliknya, swadaya mengandung dimensi penentuan diri sendiri yang memang menjadi sifat dasar mereka, dan pada saat yang sama terasa lebih berakar dalam sejarah dan kebudayaan bangsa. Dalam prakteknya, istilah NGO tetap banyak digunakan, baik karena kelaziman penggunaannya secara internasional maupun karena menekankan identitas beda pemerintah. Dalam kurun 70-an, terdapat perhatian yang meningkat dalam usaha pengembangan masyarakat oleh NGO sebagai bagian dari kritik terhadap ‘ketidakmerataan pembangunan’ dan ‘pencarian strategi alternatif’ atau ‘kebutuhan pokok’ yang dapat menguntungkan secara lebih langsung mayoritas kaum miskin. Umumnya LPSM/LSM menyelenggarakan program-program pembangunan berskala seperti irigasi, pusat kesehatan masyarakat dan sebagainya, tetapi pada tahun-tahun terakhir ini, LSM/LPSM memusatkan perhatiannya pada aktivitas mendidik dan memobilisasi masyarakat dalam berbagai isu bercakupan luas yang berkaitan dengan ekologi dan hak asasi manusia. Kegiatan dalam corak yang disebutkan dapat dikategorikan sebagai orientasi terhadap ‘pembangunan’, sementara corak kedua dapat disamakan orientasi pada ‘mobilisasi’.

LSM-LSM Indonesia telah menunjukkan kecakapan yang memadai dalam mengintegrasikan pendekatan ‘pembangunan’ dan ‘mobilisasi’. Dengan kuatnya tingkat kontrol Negara terhadap bentuk-bentuk protes yang nyata, LSM di Indonesia lebih memilih bergerak di bawah payung slogan-slogan pembangunan pemerintah sambil pada saat yang sama mendefinisikan kembali slogan-slogan tersebut ke dalam pengertian paradigma yang lebih berorientasi ke arah struktur partisipatif dan bentuk-bentuk pengembangan masyarakat yang demokratis. Harapan yang dimiliki oleh LPSM/LSM adalah mempengaruhi kebijaksanaan dan memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya tampaknya menjadi faktor pendorong utama bagi LSM-LSM di semua negara untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah mereka. Namun hal ini dibarengi dengan kekhawatiran akan kooptasi yang dapat menghilangkan identitas dan keterkaitan mereka dengan ‘akar rumput’. Di pihak lain, pemerintah menyadari potensi yang dimiliki LSM untuk memobilisasi sumber daya manusia secara lebih efektif. Meskipun LSM terjalin kerjasama, pemerintah tetap berusaha mencegah bangkitnya keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada kelompok kelompok yang secara murni mengandalkan kekuatan sendiri. Satu cara yang ditempuh pemerintah untuk menetralisir kekuatan LSM adalah dengan menciptakan struktur paralel yang bertujuan memobilisasi kelompok-kelompok sasaran seperti pemuda, petani dan wanita. Dalam kenyataannya, organisasi-organisasi bentukan pemerintah ini pada umumnya sekedar menjadi wadah kosong yang tak didukung masyarakat.

Walaupun realitas LSM yang terjadi saat ini demikian, kontrol politik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap LSM yang berlebihan terhadap berbagai ‘kelompok fungsional’ adalah counter productive terhadap pemecahan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin menghimpit. Hal yang kontradiktif ini tampaknya cukup mendasar dalam memahami perdebatan semi public tentang ‘partisipasi’ dan ‘keterbukaan’ politik yang menghangat di Indonesia dewasa ini. Namun LSM –LSM Indonesia saat ini semakin menempati peran penengah dalam perancangan program, dalam mengidentifikasi dan memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan dana untuk kelompok-kelompok tersebut. Mereka memanfaatkan peluang ini untuk mengidentifikasikan diri dengan slogan-slogan ‘liberalisasi’ dan ‘de-birokratisasi’ yang berhubungan dengan strategi ekonomi terakhir.

LSM memiliki tiga model atau klasifikasi terhadap pendekatan akar rumput. LSM model 1  berlabel ‘kerjasama tingkat tinggi’. Pembangunan akar rumput menekankan kerjasama dalam program-program tersebut. Kendatipun LSM-LSM dalam kategori ini menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan berbagai badan pemerintah dan pejabat terkait, mereka tidak menunjukkan untuk mengubah atau merambah lebih jauh ke dalam proses politik itu sendiri; mereka membatasi diri pada upaya untuk mempengaruhi kebijakan melalui badan-badan pemerintah yang secara langsung berkepentingan. LSM dari model 1 dapat direpresentasikan oleh LSM seperti Yayasan Indonesia Sejahtera dan Bina Swadaya. LSM model 2 disebut sebagai ‘politik tingkat tinggi: Mobilisasi Akar rumput’. Berbeda dengan pendekatan pertama, yang terutama berangkat dari arus utama teori social work, pendekatan model 2 merupakan pengembangan gagasan berdasarkan kerangka berpikir teori sosial radikal, yang digabung dengan kritik luas terhadap falsafah dan praktek Orde Baru. Sambil mempromosikan ‘peningkatan kesadaran’ dan kapasitas self management di kalangan kelompok-kelompok sasaran, mereka juga mengupayakan status hukum dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok tersebut dalam berhadapan dengan aparat pemerintah tingkat bawah serta kelompok-kelompok kepentingan lainnya melalui berbagai lobi dengan pejabat pemerintah di tingkat pusat. LSM model 2 ini dapat direpresentasikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Model LSM terakhir, yaitu LSM model 3 dengan label ‘Penguatan di Tingkat Akar rumput’. Kelompok-kelompok LSM pada model ini pada dasarnya lebih menyebar, lebih kecil dan kurang berhubungan dengan LSM-LSM besar. Karena konsep mobilisasi dari LSM ini lebih menekankan ‘peningkatan kesadaran’ dan kesadaran akan hak, daripada upaya mengubah kebijaksanaan, sambil mengupayakan formasi kelompok otonom tanpa pretensi politis tertentu. Walaupun tetap berusaha mencari posisi hukum dan birokratik yang menyebabkan mereka bisa beroperasi, mereka umumya menjalani kontak minimal dengan badan-badan pemerintah. LSM dari kelompok ini dapat direpresentasikan oleh kelompok Studi Bantuan Hukum (KSBH) di Yogyakarta.

Ketiga model tersebut pada dasarnya membawa sejumlah orientasi ke arah ‘penguatan’ kelompok-kelompok kecil dalam arti mendorong kapastias self management dan melatih kader-kader dari kelompok sasaran yang dibutuhkan untuk menjalani keahlian yang disyaratkan. Menilik ulang dari ketiga model yang telah dipaparkan, terlihat bahwa ketiga model tersebut berperan pula dalam memperkuat masyarakat sipil melalui berbagai strategi mereka untuk merangsang pembentukan kelompok otonom. Ketiganya bersikap ambivalen terhadap pendekatan struktur negara. Kecuali dari corak model 3 yang relatif kecil, komunitas LSM Indonesia pada umumnya cenderung menerima struktur yang ada secara pragmatis dan mengkonsentrasikan diri pada perubahan inkremental. Sebagai akibatnya, tidak dapat dipastikan apakah pilihan yang hendak dicapai adalah menciptakan sebuah negara yang melayani masyarakat atau untuk mengurangi, bila tidak menghilangkan, peran negara secara perlahan-lahan. Bagaimanapun keadaan LSM di Indonesia saat ini, LSM telah banyak berkontribusi bagi penguatan proses demokratisasi di Indonesia. Pemahaman tentang LSM/LPSM serta memadukan gerakan kooperatif dengan otonomi kelompok kecil. Pemahaman LSM terhadap peran negara dan masyarakat sipil akan sangat menentukan cara mereka mengatasi rangkaian masalah tersebut.

Perspektif Eropa terhadap pembesaran NATO

BAB I

Pendahuluan

I.1. Latar Belakang
North Atlantic Treaty Organization (NATO) adalah suatu aliansi militer antarpemerintah yang merupakan sistem collective security1 di mana negara-negara anggotanya setuju untuk melakukan pertahanan bersama sebagai respon terhadap serangan dari pihak eksternal. Ancaman eksternal dalam hal ini adalah agresi Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Setelah kolapsnya Uni Soviet, tak terdapat lagi ancaman terhadap negara-negara anggota NATO sehingga NATO tak lagi relevan. Namun, NATO justru makin mengadopsi suatu agenda global dan berekspansi hingga mungkin akan memasukkan negara-negara demokratik lainnya. Sebagian ahli berspekulasi bahwa hal ini dapat menjadi prekursor bagi Eropa dan Amerika Serikat (AS) sebagai negara-negara anggota NATO untuk mulai berpisah, karena Eropa dan AS jarang saling sependapat dan memahami, sehingga tidak mengherankan apabila Amerika tidak lagi serius memandang Eropa sebagai partner strategis. Apalagi, terdapat keinginan dari Eropa, terutama negara-negara kontinental, untuk melepaskan diri dari pengaruh AS, sebagaimana kemandirian Eropa merupakan salah satu tujuan kebijakan luar negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang perspektif Eropa terhadap gagasan pembesaran NATO.

I.2. Rumusan Masalah
“Bagaimanakah perspektif Eropa terhadap gagasan pembesaran NATO dan konformitasnya terhadap kebijakan luar negeri masing-masing negara Eropa, dengan studi kasus tiga negara besar Eropa (Inggris, Prancis, Jerman)?”

BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1. Kebijakan Luar Negeri dan Perspektif Keamanan (Negara Besar) Eropa

II.1.1. Kebijakan Luar Negeri Inggris di bawah Pemerintahan Buruh, 1997-2005
Pemerintahan Partai Buruh Tony Blair antara Mei 1997 dan Mei 2005 menekankan radikalisme dan sifat baru, namun kebijakan luar negerinya didasarkan atas empat komitmen tradisional sebagai berikut. 1) Multilateralisme. Blair khususnya makin menekankan kebutuhan akan multilateralisme efektif dan ide partnership yang terinstitusionalisasi lebih longgar dalam kebijakan luar negeri. 2) Hasrat untuk menjadi sekutu terdekat AS (Atlantisisme). Pemerintahan Blair memutuskan bahwa kepentingan Inggris dapat paling terpenuhi dengan tetap menjadi sekutu terdekat Amerika dan mendorong „kepemimpinan AS yang efektif‟ untuk memperkuat institusi-institusi internasional. 3) Dukungan terhadap prinsip-prinsip neoliberal ekonomi politik. Pemerintahan Buruh mendukung neoliberalisme terkait dengan konsensus post-Washington. 4) Komitmen eksplisit untuk mengubah fondasi etis kebijakan luar negeri Inggris dari pragmatisme Inggris tradisional dan realpolitik menjadi moralisme yang menekankan dimensi etik.2 II.1.2.

Teori Eropanisasi
“Eropanisasi” seringkali merujuk kepada perubahan-perubahan politik dan kebijakan yang disebabkan pengaruh keanggotaan dalam Uni Eropa atas para Negara Anggota. Teoritikus Eropanisasi menarik gagasan yang ditemukan dalam institusionalisme (institusi-institusi internasional memiliki “kumpulan peraturan yang tetap dan terhubung yang menentukan peran-peran behavioral, memaksa aktivitas, dan membentuk ekspektasi”) dan teori-teori rasionalisasi dan globalisasi. Berbagai ahli Eropanisasi berargumen bahwa keanggotaan yang berkelanjutan dan partisipasi dalam Uni Eropa akan membawa kepada konvergensi pembuatan kebijakan nasional, baik dalam gaya maupun isi.

BAB III

Pembahasan

III.1. Pembesaran NATO
North Atlantic Treaty Organization (NATO) adalah suatu aliansi militer antarpemerintah yang merupakan sistem collective security di mana negara-negara anggotanya setuju untuk melakukan pertahanan bersama sebagai respon terhadap serangan dari pihak eksternal. Sekretaris Jenderal NATO pertama, Lord Ismay, menyatakan bahwa tujuan NATO adalah “to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down”. Bagi perspektif Eropa, tujuan original NATO adalah memang untuk memasukkan Amerika sebagai negara besar untuk memulihkan kepercayaan Eropa pasca-Perang (to keep the Americans in). Bagi AS, fokusnya adalah untuk menghalangi agresi Soviet, atau menjaga Rusia tetap di luar (to keep the Russians out). Tujuan ketiga, untuk menjaga Jerman tak bangkit kembali secara militer (to keep the Germans down) diinterpretasikan secara bertahap; tak dilakukan dengan menekan Jerman selamanya, namun dengan menghubungkannya dalam suatu institusi multilateral Eropa serta membantu pemulihannya.9
Setelah kolapsnya Uni Soviet, terdapat suatu perkembangan di Eropa yang menghasilkan suatu tata geopolitik dan militer baru di Eropa. Perkembangan ini dicirikan a) reunifikasi Jerman, b) reduksi dan pembatasan peralatan perang strategis dan persenjataan konvensional di Eropa, serta c) revisi signifikan atas doktrin dan strategi militer NATO. Perubahan doktrin dan strategi militer NATO merupakan yang paling signifikan, di mana doktrin yang sebelumnya terletak pada dua pilar “forward defense” dan “flexible response”. Namun, pertahanan konvensional front sentral akan menjadi sulit karena letak geografis Jerman tak memungkinkannya mundur, sehingga NATO mengadopsi doktrin flexible response, yaitu penggunaan persenjataan nuklir. Untuk menenangkan Gorbachev atas tujuan NATO, doktrin-doktrin tersebut diubah secara radikal dalam konferensi NATO pada Juli 1990 dan November 1991, mengubah konsep forward defense menjadi “reduced forward presence” dan flexible response menjadi “reduced reliance on nuclear weapons”, yang kemudian menjadi “truly weapons of last resort”. Ketika Pakta Warsawa dan Uni Soviet lenyap, NATO telah mereduksi kekuatan
9 William G. Hyland, “NATO’s Incredible Shrinking Defense” dalam Ted Carpenter dan Barbara Conry (ed.), NATO Enlargement: Illusiona and Reality (Washington: Cato Institute, 1998), h.31
6
pertahanannya, membatasi alat-alat perangnya, dan mencairkan doktrin pertahanannya.10 Walaupun begitu, dalam NATO berkembang keputusan untuk memperbesar NATO, hingga akhirnya keanggotaan NATO dimasuki oleh negara-negara Eropa Tengah dan Timur mantan anggota Pakta Warsawa. Penelaahan Wallander dan Keohane (1999) terhadap NATO menunjukkan adanya perubahan dari format rezim, yaitu dari rezim yang menekakan fungsi collective defense menjadi sebagian collective security, dengan kata lain dari threat management menjadi risk management. Relevansi NATO pada masa pasca-Perang Dingin tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kemampuan Uni Eropa untuk melakukan operasi militer di luar pertahanan kolektif.
Pada perkembangan selanjutnya, NATO telah makin mengadopsi suatu agenda global dengan karakter transatlantiknya, serta melakukan ekspansi yang mungkin akan memasukkan negara-negara demokratik lainnya di luar kawasan Atlantik Utara. Isu pembesaran NATO global bersandar pada argumen bahwa negara-negara demokratik, di luar zona Eropa Atlantik, juga memiliki komitmen utama NATO terhadap nilai-nilai dan cita-cita demokratik. AS pun mendukung perubahan NATO menjadi suatu aliansi global, karena dari perspektif mereka, hal tersebut akan memperkuat kapabilitas militer NATO untuk menjalankan tujuan-tujuan Amerika. Menurut Ellen Hallams (2009),11 memperbesar NATO dengan memasukkan negara-negara di luar zona Eropa-Atlantik berisiko mendilusi karakter transatlantik NATO. Akhir Perang Dingin membawa debat tentang apakan NATO akan bertahan dengan tidak adanya ancaman Soviet. Kaum realis memprediksi kematian NATO dengan tidak adanya ancaman keamanan terhadap kepentingan para anggotanya,12 sementara kaum konstruktivis dan institusionalis menekankan bahwa identitas bersama NATO juga penting, dan banyak tindakan NATO dalam Perang Dingin dilihat sebagai “retorika identitas” yang membantu menopang NATO melalui periode krisis dan ketegangan.13 Debat lainnya adalah tentang apakah AS dan Eropa mulai berpisah. Robert Kagan (2003) menganggap bahwa Amerika dan Eropa jarang saling sependapat dan memahami,14 dan hal ini membuat Dana H. Allin (2004) dan para penulis lainnya berargumen bahwa tidak mengherankan apabila Amerika tidak lagi serius memandang Eropa sebagai partner strategis.15 Para penulis lain menganggap bahwa NATO hanya melakukan penyegaran berdasarkan pemahaman baru atas nilai-nilai dan kepentingan bersama, bahwa pembesaran NATO adalah bukti “logika institusional”.16
Hallams mengungkapkan bahwa menjadikan NATO suatu aliansi demokrasi global juga menciptakan ancaman suatu klub eksklusif yang mengasingkan negara-negara nonanggota dan menciptakan pembagian dan kebencian lebih lanjut. Terdapat juga pandangan bahwa hasrat AS atas NATO global adalah usaha untuk menjadikan NATO suatu pax Americana global, suatu klub elit demokrasi dengan AS sebagai kekuatan pendorong. Sikap para anggotanya juga terbagi: beberapa menganggap NATO global tidak diinginkan, yang lainnya berargumen bahwa NATO global tidak realistis. Terdapat juga kekhawatiran tentang apakah aliansi yang diperluas akan meningkatkan atau malah mengganggu efektivitas militer NATO.

Dikutip dari makalah Dinamika Kawasan Eropa Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia

Category: Politic  Leave a Comment